Pemerintah Indonesia dan Singapura memperkuat pembahasan kerja sama pertukaran data pajak Indonesia Singapura untuk meningkatkan pengawasan dan kepatuhan korporasi lintas negara. Langkah ini menjadi perhatian penting di tengah meningkatnya aktivitas bisnis internasional, terutama transaksi perusahaan multinasional yang melibatkan berbagai yurisdiksi. Melalui penguatan pertukaran informasi, otoritas pajak diharapkan dapat mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian pelaporan serta mencegah praktik penghindaran pajak.

Pembahasan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada November 2026. Kerja sama ini mencakup sejumlah persoalan, termasuk transfer pricing, underinvoicing, serta pengawasan aktivitas korporasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Pertukaran Data Pajak Indonesia dan Singapura untuk Memperkuat Pengawasan

Penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan transparansi perpajakan internasional. Kedua negara membahas jenis informasi yang dapat dipertukarkan untuk mendukung pengawasan kepatuhan perusahaan di masing-masing negara.

Singapura merupakan salah satu mitra penting Indonesia dalam pertukaran informasi keuangan. Hubungan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang melibatkan kedua negara membuat akses terhadap informasi lintas yurisdiksi semakin dibutuhkan.

Dalam pembahasan tersebut, pemerintah juga menyoroti beberapa persoalan, seperti praktik transfer pricing dan underinvoicing. Underinvoicing merupakan tindakan melaporkan nilai transaksi lebih rendah daripada nilai sebenarnya. Praktik ini dapat memengaruhi perhitungan kewajiban pajak dan berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Dengan pertukaran informasi yang lebih kuat, otoritas pajak memiliki peluang lebih besar untuk mencocokkan data transaksi dan mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam aktivitas bisnis lintas negara.

Pertukaran Data Pajak dan Pengawasan Transfer Pricing

Salah satu fokus utama dalam penguatan pertukaran data pajak adalah pengawasan transfer pricing. Praktik ini berkaitan dengan penentuan harga dalam transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau berada dalam satu grup usaha.

Pada perusahaan multinasional, transaksi afiliasi dapat melibatkan penjualan barang, pemberian jasa, penggunaan aset tidak berwujud, hingga pembiayaan antarperusahaan.

Setiap transaksi tersebut harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm’s length principle. Prinsip ini mengharuskan harga transaksi antarperusahaan afiliasi mengikuti kondisi yang sebanding dengan transaksi antara pihak independen.

Apabila penetapan harga tidak mencerminkan prinsip kewajaran, perusahaan berpotensi menghadapi koreksi fiskal, pemeriksaan pajak, hingga sengketa dengan otoritas perpajakan.

Penguatan pertukaran data Indonesia dan Singapura dapat membantu otoritas pajak memperoleh gambaran transaksi yang lebih menyeluruh. Dengan demikian, pengawasan terhadap aktivitas perusahaan multinasional dapat dilakukan secara lebih terarah dan berbasis informasi.

Persiapan Perusahaan Menghadapi Pertukaran Data Pajak Internasional

Meningkatnya kerja sama pertukaran informasi membuat perusahaan perlu memperhatikan kualitas administrasi dan dokumentasi perpajakannya. Terutama bagi perusahaan yang memiliki transaksi lintas negara atau hubungan afiliasi dengan entitas di luar negeri.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan perusahaan meliputi:

  1. Memastikan dokumentasi transfer pricing: Perusahaan perlu menyiapkan Master File, Local File, dan Country-by-Country Report (CbCR) sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku.
  2. Menjaga konsistensi laporan keuangan: Data transaksi, laporan keuangan, dan pelaporan pajak harus memiliki informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
  3. Melakukan evaluasi transaksi afiliasi: Perusahaan perlu memastikan setiap transaksi dengan pihak berelasi memenuhi prinsip kewajaran.
  4. Memahami ketentuan perpajakan internasional: Aktivitas bisnis lintas negara perlu memperhatikan peraturan domestik dan perjanjian perpajakan yang relevan.
  5. Mengidentifikasi risiko perpajakan: Evaluasi secara berkala membantu perusahaan menemukan potensi ketidaksesuaian sebelum berkembang menjadi permasalahan pajak.

Persiapan tersebut penting agar perusahaan dapat menghadapi pengawasan pajak dengan lebih baik sekaligus menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Peran Konsultan Pajak dalam Menghadapi Perubahan Pengawasan Internasional

Penguatan kerja sama pertukaran data pajak menunjukkan bahwa pengawasan terhadap perusahaan multinasional semakin membutuhkan pendekatan yang terintegrasi. Perusahaan tidak cukup hanya memastikan pelaporan pajak dilakukan tepat waktu, tetapi juga harus memperhatikan kewajaran transaksi dan kelengkapan dokumentasinya.

Dalam kondisi tersebut, konsultan pajak memiliki peran penting untuk membantu perusahaan memahami ketentuan perpajakan internasional. Pendampingan profesional dapat mencakup analisis transaksi lintas negara, penyusunan dokumentasi transfer pricing, evaluasi risiko pajak, hingga pendampingan ketika menghadapi pemeriksaan.

Abide Tax Consulting menyediakan layanan konsultasi perpajakan yang mencakup analisis pajak, transfer pricing, perencanaan pajak, dan perpajakan internasional. Dengan dukungan tenaga profesional yang memahami ketentuan perpajakan domestik maupun internasional, perusahaan dapat mengevaluasi kewajiban pajaknya secara lebih terstruktur.

Melalui persiapan yang tepat, perusahaan dapat mengurangi risiko ketidaksesuaian perpajakan sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas bisnis lintas negara.

Join to newsletter.

Curabitur ac leo nunc vestibulum.

Get a personal consultation.

Call us today at +62 81 2121 888 10

Lets talk with our experts.